Diskusi publik dengan tajuk “Arah Kebijakan Bantuan Hukum ke Depan yang Berperspektif Kelompok Rentan” Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Isu Akses Keadilan bermaksud
untuk membuka ruang diskusi antara masyarakat sipil, dan OBH untuk dapat memperoleh update terhadap RUU Bankum, termasuk untuk saling memberi masukan terhadap proses maupun muatan dalam RUU Bankum ini sendiri. Isu ini menjadi penting selaras dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bankum) telah membuka akses bagi masyarakat miskin terhadap keadilan dengan adanya pendampingan hukum secara cuma-cuma di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mewujudkan mandat dari UU Bankum melalui Program Bantuan Hukum Nasional dengan berkolaborasi dengan masyarakat sipil, terkhusus dengan Organisasi Bantuan Hukum.