Keterbukaan informasi dalam konteks pengadaan barang dan jasa publik telah mengalami
banyak perubahan. Mulai dari tahapan perencanaan pengadaan hingga implementasi
pengadaan. Bahkan cukup banyak inovasi yang terjadi dalam upaya memperbaiki tatkelola
pengadaan barang/jasa. Namun demikian, upaya perbaikan yang telah dilakukan dirasa
belum cukup. Mengingat korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah masih menempati
urutan tertinggi kasus korupsi di Indonesia.

Digitalisasi pengadaan dirasa belum cukup untuk mengurangi praktik korupsi pengadaan. Faktanya, masih terdapat kasus-kasus korupsi, sebut OTT KPK yang terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 2023 yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Bandung. Dalam dua kasus tersebut, praktik korupsi terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa, padahal pengadaan di kedua tempat tersebut sudah menggunakan pembelian elektronik (e-purchasing) di platform katalog elektronik (e-catalogue/e-katalog) yang sempat diklaim bebas dari korupsi.